Sanksi Tidak Lapor SPT Menurut PER-3/PJ/2026: 5 Kondisi Wajib Pajak Kena Denda

1. Perbedaan Pembulatan Sistem
   Selisih kecil akibat pembulatan otomatis sistem Coretax tidak diklasifikasikan sebagai lebih bayar yang nyata. DJP tidak akan memproses penelitian atas kondisi ini.
2. Nilai Lebih Bayar dari PPh Ditanggung Pemerintah (DTP)
   Apabila sumber lebih bayar berasal dari PPh yang memang ditanggung oleh pemerintah, maka tidak ada kelebihan pembayaran aktual yang perlu dikembalikan.
3. Kredit Pajak Tanpa Pelaporan Penghasilan
   Jika wajib pajak mencantumkan kredit pajak namun tidak melaporkan penghasilan yang seharusnya menjadi dasar pemotongan, SPT tidak akan diproses lebih lanjut.
4.  Kesalahan Pencantuman Kredit Pajak Final
   Kredit pajak yang seharusnya bersifat final tetapi dicantumkan secara keliru sebagai kredit pajak biasa akan menyebabkan SPT tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

PER-3/PJ/2026 juga memperinci tiga kondisi wajib pajak yang diperbolehkan mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh:

• Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan belum menyelesaikan penyusunan laporan keuangan
• Wajib pajak orang pribadi non-usaha yang belum memperoleh Bukti Pemotongan (Bupot) PPh Pasal 21 dari pemberi kerja
• Kondisi lain yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

⚠ Catatan: Perpanjangan waktu bukan berarti bebas sanksi secara otomatis. Pastikan Anda menyampaikan pemberitahuan perpanjangan sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

Dengan berlakunya PER-3/PJ/2026, sejumlah pasal dalam PER-11/PJ/2025 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, meliputi:

Pasal yang Dicabut	Keterangan
Pasal 2 ayat (1) huruf g	Ketentuan pelaporan tertentu
Pasal 95 — Pasal 112	Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT
Pasal 127 — Pasal 128	Ketentuan tambahan terkait pelaporan

▼Apakah SPT yang sudah dikirim bisa dianggap tidak sah?

Ya. Berdasarkan Pasal 21 PER-3/PJ/2026, SPT yang disampaikan tidak sesuai ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak disampaikan, meskipun secara fisik sudah dikirimkan ke DJP.

▼Kapan PER-3/PJ/2026 mulai berlaku?

PER-3/PJ/2026 mulai berlaku secara penuh pada tanggal ditetapkan, yaitu 16 Maret 2026, dan langsung mencabut sejumlah pasal dalam PER-11/PJ/2025.

▼Apa sanksi bagi wajib pajak yang tidak lapor SPT?

Wajib pajak yang dianggap tidak menyampaikan SPT dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, termasuk sanksi administrasi berupa denda sesuai Undang-Undang KUP.

▼Bagaimana cara lapor SPT yang benar menurut PER-3/PJ/2026?

SPT harus disampaikan secara elektronik melalui sistem Coretax DJP bagi yang diwajibkan, dengan memastikan NPWP valid dan seluruh data diisi benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 2 PER-3/PJ/2026.

PER-3/PJ/2026 membawa perubahan signifikan dalam tata cara pelaporan SPT di Indonesia. Wajib pajak tidak hanya dituntut untuk sekadar mengirimkan SPT, tetapi memastikan bahwa SPT tersebut memenuhi seluruh ketentuan teknis yang berlaku — termasuk format elektronik, validitas NPWP, dan kelengkapan data.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini berisiko membuat SPT Anda dianggap tidak pernah disampaikan, yang berujung pada sanksi administrasi. Pastikan Anda memahami aturan ini sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

Simulasi pelaporan SPT di coretax.pajak.go.id

Butuh konsultasi pajak lebih lanjut? Tim konsultan pajak kami siap membantu Anda. Konsultasi Klik Disini

Jangan Lupa Ikuti akun sosial media kami disini:

• Instagram
• Tiktok
• YouTube
• Maps

cek berita dan artikel yang lain di GOLDEN TAX CONSULTANT – Konsultan Pajak Surabaya